Pengambilan Keputusan Dalam Pengantar Sekolah Yang Dikelola Secara Lokal

Pengambilan Keputusan Dalam Pengantar Sekolah Yang Dikelola Secara Lokal 

Pada tanggal 21 November tepatnya di ruang 306 gedung Daksinapati FIP UNJ kali ini presentasi dilakukan oleh kelompok 5 yang membahas tentang "Pengambilan Keputusan dalam Pengantar Sekolah yang Dikelola Secara Lokal". Dan dibimbing langsung oleh Bapak Amril Muhammad, S.E, M.Pd selaku dosen Manajemen Pendidikan Nasional.

Didalam pengambilan keputusan sangatlah diperlukan peran seorang manajer agar hasil yang dihasilkan pun dapat efektif dan efisien. Begitu pula pada sekolah, peran manager sekolah (Kepala Sekolah) sangat dituntut untuk menghasilkan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penerapannya di sekolah, seorang pengelola sekolah (kepala sekolah) adalah subjek utama dalam kegiatan manajemen local yang ada di sekolah. Seorang manajer harus memahami betul kemampuan yang dimiliki sumber daya, agar pendayagunaannya efektif dan efisien. untuk itu sebuah keputusan yang tepat harus diambil, baik ketika waktu singkat atau pun perencanaan jangka panjang. Pengambilan sebuah keputusan bukanlah sebuah hal yang mudah, Karen sebuah keputusan adalah permulaan dari sebuah risiko. Benar, setiap keputusan mengandung sebuah risiko, yang mau tak mau harus dihadapi kedepannya, terutama oleh sang pengambil keputusan, yaitu manajer (kepala sekolah).

Menurut Bullock dan Thomas (1994), dalam sebuah studi besar dampak dari manajemen lokal, juga menyimpulkan bahwa itu telah mendorong perbaikan dalam manajemen sekolah, meskipun dengan peringatan bahwa ini tergantung pada situasi keuangan sekolah dan gaya manajemen. 

Kepala sekolah sebagai manager memegang kendali dalam proses penilaian potensi guru. Oleh karena itu diperlukan skill/kemampuan yang tinggi dan dilihat dari tingkat professional nya agar segala tujuan dari manajemen lokal dapat tercapai dengan efisien.

Tujuan dari manajemen lokal yang telah diketahui adalah :

1. Efisiensi biaya yang lebih besar dalam pemanfaatan sumber daya; 
2. Meningkatkan efektivitas sekolah yang lebih besar dengan meningkatkan kualitas   pengajaran dan pembelajaran;
3. Meningkatkan respon dengan preferensi orang tua.

Sumberdaya merupakan hal yang harus diperhatikan dan dikelola oleh seorang kepala sekolah. Pengambilan keputusan sehubungan dengan pengelolaan sumber daya, dengan penekanan khusus pada alokasi sumber daya. Hal ini karena faktor-faktor penelitian telah menunjukkan secara positif terkait dengan efektivitas sekolah meliputi kejelasan tujuan dan fokus pada belajar perencanaan sekolah dicapai berpikir.
 
Komite sekolah merupakan bagian dari tujuan yang ke tiga ‘meningkatkan respon dengan prefensi orang tua’. Dengan komite sekolah, orang tua pun otomatis ikut dalam pengembangan sekolah dan meningkatkan respon mereka terhadap sekolah. Kepala sekolah sebagai manager dalam manajemen lokal dituntut untuk menguasai skill dalam pengembangan sekolah kea rah yang lebih maju tanpa mengabaikan beberapa aspek yang telah ada. 
Beberapa faktor penting adalah tidak didokumentasikan rencana produksi, namun proses integratif mencapai nilai-nilai bersama antara staf, menyetujui pendekatan umum untuk kurikulum yang memberikan kontinuitas dan perkembangan bagi siswa, dan memastikan bahwa sumber daya fisik dan non-staf pengajar yang digunakan untuk sebaik-baiknya untuk mendukung pembelajaran. Manajemen lokal jelas tidak cukup untuk menjamin bahwa proses-proses ini dihasilkan dalam sekolah. Satu bahkan tidak bisa meyakinkan bahwa itu adalah kondisi yang diperlukan untuk sekolah yang efektif. Putusan yang paling menguntungkan yang dapat memberikan adalah bahwa manajemen lokal merangsang proses-proses di sekolah-sekolah di mana manajemen selaras dengan mereka, dan bahwa dari waktu ke waktu proses ini berkembang dalam peningkatan jumlah sekolah.
 
Manajemen lokal, telah dipaksa untuk fokus pada prioritas pendidikan mereka ke tingkat yang lebih besar dibandingkan sekolah lain, meskipun tidak memiliki proses manajemen sumber daya terbaik yang dilakukan oleh seorang kepala sekolah di sekolah tersebut.

 demikian laporan yang saya buat semoga bermanfaat.

Sumber : penjelasan kelompok 5 dan bapak Amril Muhammad 

SEKOLAH LOKAL YANG DIKELOLA SEBAGAI SEBUAH SISTEM TERBUKA

SEKOLAH LOKAL YANG DIKELOLA SEBAGAI SEBUAH SISTEM TERBUKA 

Pada tanggal 7 November, yaitu tepet pertemuan ke-9 pada mata kuliah manajemen pendidikan  nasional ini, kelompok 3 mempresentasi kan tentang sekolah lokal yang dikelola sebagai sebuah sistem terbuka yang di presentasikan langsung oleh lukyana, bambang sigit, digri mutia, dan nadia debri. Dan di bibimbing langsung oleh Bapak Amril Muhammad selaku dosen Manajemen Pendidikan Nasional, berikut pembahasannya:

Pada umumnya untuk pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di seluruh dunia adalah menuntut hak-hak bahwa mereka akan mengarah pada perbaikan sekolah, meningkatkan efektivitas sekolah dan meningkatkan standar pendidikan.

 

Sebuah model terbuka sistem manajemen sekolah

Dalam sebuah survei perseptif perkembangan manajemen pendidikan dalam periode pasca-perang, Lowe Boyd (1992: 508) ciri mereka sebagai terdiri dari gerakan “sistem dekat, berorientasi pada proses, dan peran pendekatan berbasis ke sistem terbuka, berorientasi hasil, pendekatan berbasis tujuan”. Kelemahan utama dengan pendekatan ini adalah bahwa ia gagal untuk menentukan hubungan antara proses dan hasil atau untuk fokus pada siswa belajar.

Model sistem terbuka telah dikembangkan selama lima puluh tahun terakhir dan widelv diterapkan pada banyak sektor, termasuk pendidikan. (Hoy dan Miskel 1989). Model ini juga berfokus pada bagaimana hubungan antara sumber daya dan input dan output yang dimediasi oleh proses internal. 

Hasil dan keluaran pendidikan

Hasil dari pendidikan formal dan dilembagakan adalah efek luas yang benar-benar mencapai pada individu yang telah berpartisipasi dalam proses. Untuk sekolah, hasil tersebut akan pengetahuan siswa, kemampuan untuk menghargai dan menikmati kegiatan budaya, berperilaku dengan tanggung jawab sosial, berpartisipasi dalam politik demokratis dan menjadi anggota yang produktif dari angkatan kerja. Hal ini biasa untuk membedakan hasil luas sekolah dari output yang sempit dan lebih spesifik, beberapa yang terukur dan beberapa yang tidak (misalnya Margolis 1991: 202; Scheerens 1992: 3). Output adalah efek langsung dari sekolah pada siswa, sedangkan hasil adalah efek panjang baik bagi individu yang menghadiri sekolah dan konsekuensi dari efek ini bagi masyarakat pada umumnya. Jadi hasil pemeriksaan output sekolah dan pendapatan para siswa 'produktif kapasitas di kemudian hari adalah hasil. 

Masalah dalam pengukuran output

Masalah yang mengganggu semua upaya untuk berhubungan input ke output yang dihasilkan dan hasil pendidikan adalah bahwa mereka banyak yang tidak berwujud, dan tidak ada kesepakatan tentang nilai relatif sosial mereka. Mengukur efektivitas sekolah dalam hal indikator output kuantitatif hubungan hasil yang dicapai pendidikan untuk karakteristik siswa diberikan mengasumsikan bahwa pencapaian diukur adalah penting, bahkan jika diakui bahwa ada output lain yang diinginkan dan hasil yang belum atau tidak dapat diukur. Menekankan output terukur terhadap sekolah cenderung berkonsentrasi dengan mengorbankan yang kurang terukur, namun tidak berusaha mengukur output mendorong sekolah untuk berkonsentrasi pada proses jangka pendek dengan mengorbankan pencapaian jangka panjang dan pasti untuk menghasilkan pengetahuan yang dapat digunakan dari hubungan di antara organisasi dan metode pengajaran dan output pendidikan konsekuen.

Sekolah sebagai suatu sistem input-output

Model sistem terbuka organisasi berfokus pada tiga unsur konstituen utama (misalnya Butler 1991) :

• Lingkungan eksternal
• Teknologi produksi melalui input diubah menjadi output
• Hubungan manusia, yang meliputi sejumlah perspektif yang berbeda pada organisasi, yang utama adalah organisasi, budaya dan politik.

Efisiensi, produktivitas dan efektivitas

        Efisiensi dan produktivitas yang berbeda tapi konsep terkait. Produktivitas adalah hubungan antara jumlah keluaran yang diproduksi dan jumlah input yang digunakan. Total faktor produktivitas adalah ukuran lebih baik secara keseluruhan produktivitas karena merupakan nilai output dibagi dengan nilai semua masukan yang digunakan dalam produksi. Penyebab dari peningkatan total faktor produktivitas dari waktu ke waktu adalah peningkatan pengetahuan teknis, yang kemudian diwujudkan dalam modal lebih produktif dan proses produksi, dan perbaikan dalam organisasi produksi.

Manajemen Lokal di Sekolah­

Manajemen lokal menyediakan sekolah dengan insentif dan kesempatan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam beberapa cara. Sebagai contoh, departemen sejarah bisa memutuskan untuk mengalihkan pengeluaran dari buku-buku untuk video.

Serta menemukan campuran yang paling efisien sumber daya untuk memproduksi suatu kegiatan pendidikan yang diberikan (misalnya kurikulum nasional, sejarah tahun 7), sekolah juga memiliki beberapa pilihan atas campuran kegiatan pendidikan yang mereka hasilkan. ukuran keluaran-masukan menunjukkan peningkatan efisiensi melalui perubahan campuran kegiatan, daripada mengubah campuran staf dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan satu set kegiatan tertentu.

Sekolah lokal yang dikelola sebagai sebuah sistem terbuka 

Sekolah yang menanggapi memotong buaget oleh layanan operasi yang mengelola lebih efisien dan menggunakan uang yang disimpan dengan cara ini untuk mempertahankan tingkat pengeluaran yang sebelumnya pendidikan akan lebih efisien secara keseluruhan, lebih produktif dan memberikan nilai yang lebih baik untuk uang, tapi tidak akan meningkatkan hasil pengeluaran pendidikannya. 

Dalam sebuah survei komprehensif dari literatur, Hanushek (1986: 1162) menyimpulkan: Hasilnya mengejutkan konsisten dalam menemukan tidak ada bukti kuat bahwa rasio guru-siswa, pendidikan guru, atau pengalaman guru memiliki efek positif yang diharapkan terhadap prestasi siswa. Menurut bukti yang tersedia, seseorang tidak dapat yakin bahwa mempekerjakan lebih banyak guru berpendidikan atau memiliki kelas yang lebih kecil akan meningkatkan kinerja siswa .

Sekolah lokal yang dikelola sebagai suatu sistem terbuka 

Hubungan manusia dengan model sistem terbuka adalah bagian di mana penyesuaian besar harus dilakukan, menggunakan baru fleksibilitas dari manajemen sumber daya internal, jika perbaikan dimaksudkan untuk efisiensi, respon dan efektivitas terjadi.


Chubb mengukur efektivitas sekolah sebagai kemajuan siswa dalam tes standar dalam matematika, ilmu pengetahuan, dan bahasa Inggris selama dua tahun terakhir sekolah tinggi. Mereka juga mengukur aspek organisasi data survei sekolah dari guru dan kepala sekolah .Data-data ini digunakan untuk membangun indeks dari sepuluh indikator yang meliputi tujuan.pengurus sekolah, personil, dan manajemen dan praktek guru. Chubb dan Moe melaporkan bahwa setelah kemampuan siswa, sekolah organisasi adalah faktor penentu yang paling penting dari kemajuan siswa. Faktor-faktor organisasi yang terkait dengan hasil yang efektif adalah: tujuan kejelasan, fokus pada akademis . 

Manajemen sekolah lokal 

   Chubb dan Moe menyimpulkan bahwa 'sekolah kinerja rendah terlalu terlihat seperti tim profesional dan lebih seperti lembaga birokrasi' (hal. 91). Mereka melaporkan pemeriksaan lebih lanjut untuk mendukung klaim bahwa sekolah efektif memiliki keputusan yang lebih terorganisir ¬ keputusan otonomi dibandingkan dengan yang tidak efektif terorganisir. Sebuah temuan yang menarik adalah bahwa sumber daya ekonomi, termasuk membayar guru dan murid-guru kurang signifikan dari titik variable-variabel. Hal ini mengarah pada kesimpulan mereka yang mengendalikan birokrasi yang kuat oleh kabupaten telah diberikan dalam menanggapi masalah yang terkait dengan siswa secara sosial kurang beruntung. 

itulah penjelasan yang di samapaikan pada saat pertemuan ke - 9

sumber : penjelasan kelompok 3, dan penjelasan bapak Amril Muhammad

 

SEKOLAH LOKAL YANG DIKELOLA SEBAGAI SEBUAH SISTEM TERBUKA

SEKOLAH LOKAL YANG DIKELOLA SEBAGAI SEBUAH SISTEM TERBUKA

Manajemen Lokal

Manajemen Lokal

Pada tanggal 31 Oktober, yaitu tepet pertemuan ke-8 pada mata kuliah manajemen pendidikan  nasional ini, kelompok 2 mempresentasi kan tentang Manajemen Lokal yang di presentasikan langsung oleh dinda febriati, rusbiansyah, sifanisa aulia, dan muhammad ikhzarudin. Dan di bibimbing langsung oleh Bapak Amril Muhammad selaku dosen Manajemen Pendidikan Nasional.

Meskipun ada perbedaan nasional dalam skema sekolah berbasis manajemen, para ahli memberikan alasan yang sangat serupa untuk merekomendasikan manajemen berbasis sekolah.

  A.     Klaim pendukung politik 

•  Inggris : MBS diperlukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan standar pendidikan    yang diberikan oleh sekolah. Kerneth Baker, Sekretaris Negara untuk Pendidikan, memperkenalkan bacaan pertama dari Undang-Undang Pendidikan tahun 1988 memproklamirkan: RUU ini akan menciptakan sebuah kerangka kerja baru, yang akan meningkatkan standar, memperluas pilihan dan menghasilkan Inggris yang lebih berpendidikan. 
• Skotlandia : Skotlandia dan Kantor Dinas Pendidikan (SOED) membuat klaim serupa, menekankan pengambilan keputusan: Pemerintah berpendapat dengan tegas bahwa pelimpahan keuangan dan manajerial dengan memberikan sekolah fleksibilitas yang lebih besar dan pilihan dalam menentukan prioritas dan pengaturan rinci dalam menanggapi kebutuhan murid dan aspirasi orang tua. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan merupakan bagian penting dari tujuan keseluruhan pemerintah meningkatkan standar belajar dan mengajar di sekolah. 
• Australia : memproklamirkan prinsip manajerial kunci manajemen berbasis sekolah sejak 20 tahun yang lalu ‘tanggung jawab akan paling efektif diserahkan kepada orang yang dipercayakan dengan membuat keputusan juga orang yang bertanggung jawab untuk membawa mereka keluar, dengan kewajiban untuk membenarkan mereka dan dalam posisi untuk keuntungan dari pengalaman mereka '(Komisi Sekolah Australia 1973: 10). Dan itu masih ditegaskan kembali dalam desakan resmi lebih dari satu dekade kemudian: 'efisiensi dan efektivitas sistem dapat ditingkatkan hanya jika sekolah memiliki kontrol yang memadai atas kualitas pendidikan yang mereka sediakan' (Departemen Pendidikan Australia Barat 1987: 5).  
• Selandia Baru : menganggap desentralisasi dari system pendidikan sangat kuat termotivasi oleh keinginan untuk respon yang lebih besar: Satuan tugas The Picot.. . anggota datang untuk percaya bahwa devolusi kekuasaan pengambilan keputusan, sumber daya dan akuntabilitas merupakan cara yang efektif untuk mengubah keseimbangan kekuasaan antara penyedia layanan dan klien. Selanjutnya, mereka menganggap bahwa ini akan mengarah pada institusi yang lebih besar, dan karenanya sistem, responsif. (MacPherson 1993: 73). 
• Edmonton, Kanada : inefisiensi penggunaan sumber daya, kurangnya pemberdayaan guru dan ketidakmampuan kabupaten untuk pengendalian mutu di sekolah, endemik dalam sistem yang sangat birokratis, yang dikutip sebagai alasan utama untuk mengembangkan manajemen berbasis sekolah (Levacic 1992b) .Smilanich (1988: 1) menyatakan: ‘Dengan kesempatan meningkat untuk keputusan di tingkat sekolah diberikan dalam iklim kepercayaan, lebih dari bakat kreatif dari guru dan potensi guru dapat dilepaskan. 
    
  B.     Kriteria Untuk Menilai Pengelolaan Lokal Sekolah 
   MBS bertujuan untuk meningkatkan kinerja sekolah melalui pemberian kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada sekolah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola sekolah yang baik yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Peningkatan kinerja sekolah yang dimaksud meliputi peningkatan kualitas, efektivitas, efesiensi, produktivitas, dan inovasi pendidikan beserta uraiannya termasuk kinerja sekolah.
   
  • Efisiensi melakukan suatu usaha yang minimum untuk menghasilkan output yang maksimum. 
  •  Efektivitas àseberapa baik program atau kegiatan mencapai tujuan.
  •  Nilai uang àberusaha untuk memberikan layanan yang terbaik dengan sumber daya yang tersedia.
  • Keadilan àkebutuhan menyeimbangkan dan menyelesaikan ketegangan antara kepentingan individu dan kolektif.  

   C.     Efektifitas Manajemen Berbasis Sekolah

Sekolah yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) memiliki efektivitas proses belajar mengajar yang tinggi. Makin baik dan tinggi penerapan MBS di suatu sekolah makin efektif kegiatan belajar mengajar di sekolah Karena penerapan MBS dapat menjadi alat efektif untuk memberdayakan pengguna dalam menciptakan proses perubahan yang bermakna di bidang pendidikan dan pembelajaran (belajar mengajar). Dan Manajemen Berbasis Sekolah dapat menyinkronkan berbagai masukan (input) atau menyinergikan semua komponen dalam interaksi belajar dan mengajar.

Sekolah yang menerapkan MBS tidak dapat dipisahkan dengan karakteristik sekolah efektif (effective school), jika MBS merupakan wadah/kerangkanya, maka sekolah efektif merupakan isinya. Oleh karena itu, karakteristik MBS memuat secara inklusif elemen elemen sekolah efektif yang dikategorikan menjadi tiga prerspektif antara lain ; input, proses, dan out put. Makin baik input, proses dan out put suatu sekolah maka makin efektif dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar suatu sekolah tersebut.

       Namun pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah sangat tergantung pada mutu sumber    daya manusia.Terutama kemampuan kepala sekolah dalam menerapakan ide-ide baru dan perbaikan mutu sesuai dengan ide, tujuan dan fungsi Manajemen Berbasis Sekolah.

 

D.    Manfaat Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

MBS dipandang sebagai alternatif dari pola umum pengoperasian sekolah yang selama ini memusatkan wewenang di kantor pusat dan daerah. MBS adalah strategi untuk meningkatkan pendidikan dengan mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan penting dari pusat dan dearah ke tingkat sekolah. Dengan demikian, MBS pada dasarnya merupakan sistem manajemen di mana sekolah merupakan unit pengambilan keputusan penting tentang penyelenggaraan pendidikan secara mandiri. MBS memberikan kesempatan pengendalian lebih besar bagi kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua atas proses pendidikan di sekolah mereka.

Penerapan MBS yang efektif secara spesifik mengidentifikasi beberapa manfaat spesifik dari penerapan MBS sebagai berikut :

•  Memungkinkan orang-orang yang kompeten di sekolah untuk mengambil keputusan yang     akan meningkatkan pembelajaran.
•   Memberi peluang bagi seluruh anggota sekolah untuk terlibat dalam pengambilan keputusan penting.
• Mendorong munculnya kreativitas dalam merancang bangun program pembelajaran.
• Mengarahkan kembali sumber daya yang tersedia untuk mendukung tujuan yang dikembangkan di setiap sekolah.
• Menghasilkan rencana anggaran yang lebih realistik ketika orang tua dan guru makin menyadari keadaan keuangan sekolah, batasan pengeluaran, dan biaya program-program sekolah.
• Meningkatkan motivasi guru dan mengembangkan kepemimpinan baru di semua level.    

 

E.      Hambatan Dalam Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

1. Tidak Berminat Untuk Terlibat.
2. Tidak Efisien.
3. Pikiran kelompok
4.  Memerlukan Pelatihan
5. Kebingungan Atas Peran dan Tanggung Jawab Baru.
6. Kesulitan Koordinasi
7.  Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang berhubungan Prestasi Belajar Murid MBS.

F.      Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Penerapan MBS

MBS merupakan kebijakan baru yang sejalan dengan paradigma desentraliasi dalam pemerintahan. Strategi apa yang diharapkan agar penerapan MBS dapat benar-benar meningkatkan mutu pendidikan.

• Salah satu strategi adalah menciptakan prakondisi yang kondusif untuk dapat menerapkan MBS, yakni peningkatan kapasitas dan komitmen seluruh warga sekolah, termasuk masyarakat dan orangtua siswa. Upaya untuk memperkuat peran kepala sekolah harus menjadi kebijakan yang mengiringi penerapan kebijakan MBS. ”An essential point is that schools and teachers will need capacity building if school-based management is to work”. Demikian De grouwe menegaskan.
• Membangun budaya sekolah (school culture) yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Termasuk membiasakan sekolah untuk membuat laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.Model memajangkan RAPBS di papan pengumuman sekolah yang dilakukan oleh Managing Basic Education (MBE) merupakan tahap awal yang sangat positif.Juga membuat laporan secara insidental berupa booklet, leaflet, atau poster tentang rencana kegiatan sekolah.Alangkah serasinya jika kepala sekolah dan ketua Komite Sekolah dapat tampil bersama dalam media tersebut.
• Pemerintah pusat lebih memainkan peran monitoring dan evaluasi. Dengan kata lain, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu melakukan kegiatan bersama dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan MBS di sekolah, termasuk pelaksanaan block grant yang diterima sekolah.
• Mengembangkan model program pemberdayaan sekolah. Bukan hanya sekedar melakukan pelatihan MBS, yang lebih banyak dipenuhi dengan pemberian informasi kepada sekolah.Model pemberdayaan sekolah berupa pendampingan atau fasilitasi dinilai lebih memberikan hasil yang lebih nyata dibandingkan dengan pola-pola lama berupa penataran MBS.     

E.  Dampak Manajemen Berbasis Sekolah bagi Sekolah

1.     MBS menciptakan rasa tanggung jawab melalui administrasi sekolah yang lebih terbuka. Kepala sekolah, guru, dan anggota masyarakat bekerja sama dengan baik untuk membuat Rencana Pengembangan Sekolah. Sekolah memajangkan anggaran sekolah dan perhitungan dana secara terbuka pada papan sekolah.

2.    Keterbukaan ini telah meningkatkan kepercayaan, motivasi, serta dukungan orang tua dan masyarakat terhadap sekolah. Banyak sekolah yang melaporkan kenaikan sumbangan orang tua untuk menunjang sekolah.

3.    Pelaksanaan PAKEM (Pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan) atau Pembelajaran Kontekstual dalam MBS, mengakibatkan peningkatan kehadiran anak di sekolah, karena mereka senang belajar. 

 

 

itulah yang di samapai kan pada pertemuan ke-8

Desentralisasi Pendidikan, MBS dan Local Education Authority(LEA)

Desentralisasi Pendidikan, MBS dan Local Education Authority(LEA)

Pada tanggal 17 Oktober, yaitu tepat pertemuan ke-7 pada mata kuliah Manajemen Pendidikan Nasional ini, kelompok 1 mempresentasikan materi tentang desentralisasi pendidikan, MBS dan Local Education Authority (LEA) yang di sampaikan langsung oleh Barkah Agussalim, Putri Bagus, dan Rahma Handayani dan di bibimbing langsung oleh Bapak Amril Muhammad selaku dosen Manajemen Pendidikan Nasional.

Desentralisasi di bidang pemerintahan adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada satuan organisasi pemerintahan di wilayah untuk meyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok penduduk yang mendiami wilayah tersebut.  

Tujuan dari desentralisasi adalah :

• mencegah pemusatan keuangan
• sebagai usaha pendemokrasian Pemerintah Daerah untuk mengikutsertakanrakyat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
• Penyusunan program-program untuk perbaikan sosial ekonomi pada tingkat lokalsehingga dapat lebih realistis.

Faktor utama mereformasi desentralisasi pendidikan adalah faktor ekonomi, karena adanya kekhawatiran tentang ketidakmampuan negara terhadap tenaga kerja dan manajemen untuk menjadi kompetitif secara internasional. Faktor lainnya :

1. Keengganan untuk membayar lebih dan efek porensial disinsentif pajak tinggi,pada usaha yang produktif. Yaitu,karena bertentangan dengan tuntutan pengguna layanan publik dan penerima manfaat kesejahteraan untuk perbaikan pendidikan.
2. Jika belum terselesaikan secara politis, konflik ini memanisfestasikan dirinya dalam inflasi dan memburuknya kinerja perekonomian. Kunci untuk menyelesaikan konflik ini adalah membuat badan pelayanan publik yang lebih efisien dan bergesernya biaya untuk sektor swasta.
3. Kekecewaan terhadap kinerja sektor publik (artinya oleh pemerintahan yang terpilih).

Dengan adanya desentralisasi pendidikan, maka segala hal yang berhubungan dengan manajemen pendidikan dapat dikelola dan dilaksanakan oleh tingkat daerah sampai kepada masyarakat. Meskipun dalam pelaksanaannya, masyarakat dan pemerintah daerah tetap melakukan acuan dan standarisasi pendidikan ke pemerintah pusat. Namun secara kewenangan implementasi tetap dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat.

Salah satu tujuan desentralisasi pendidikan adalah berusaha untuk mengurangi campur tangan atau intervensi pejabat atau unit pusat terhadap persoalan-persoalan pendidikan yang sepatutnya bisa diputus dan dilaksanakan oleh unit di tataran bawah atau pemerintah daerah, atau masyarakat. Dengan demikian, diharapkan bisa memberdayakan peran unit di bawah atau peran rakyat dan masyarakat daerah.

Manajemen yang digunakan oleh sistem desentralisasi adalah MBS ,istilah ini terutama populer di Amerika Utara pada saat ini, pemerintah Inggris menerapkan manajemennya adalah “sekolah otonomi”,jadi setiap kebijakkan sekolah,yang menentukan adalah pihak sekolah.

Manfaat dan tujuan MBs :

 Pada hakikatnya pelaksanaan MBS untuk meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Efisiensi pendidikan diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat, serta penyederhaan birokrasi. Segala kepentingan sekolah yang lebih mengetahui adalah pengelola sekolah itu sendiri. Oleh sebab itu sumber daya yang ada akan dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin dalam rangka peningkatan efesiensi pengelolaan pendidikan.

Manfaat yang dapat diambil dengan adanya otonomi dalam pengelolaan sumber daya, yaitu:

1. sekolah dapat lebih meningkatkan kesejahteraan para guru,
2. guru dapat lebih berkonsentrasi pada tugas pendidikan,
3. mendorong profesionalisme kepala sekolah sebagai manajer maupun sebagai leader,
4. meningkatkan rasa tanggap sekolah terhadap kebutahan setempat dan dapat menjamin bahwa layanan pendidikan memenuhi tuntutan murid dan masyarakat.
5. prestasi siswa dapat dimaksimalkan melalui peningkatan partisipasi orang tua, misalnya orang tua dapat mengawasi langsung proses belajar langsung anaknya.

LEA adalah otoritas pendidikan lokal, sistem ini digunakan oleh Inggris dan Wales memiliki tanggung jawab untuk otoritas pendidikan anak-anak.  Undang-undang pendidikan 1902 (2 Edw.7, c. 42) Undang-undang ini ditunjuk setiap otoritas lokal, baik kabupaten dewan dan dewan wilayah kabupaten akan mendirikan sebuah komite yang dikenal sebagai otoritas pendidikan lokal  (LEA). Pada intinya LEA  walaupun kurang berhasil dalam pelaksanaannya, kemudian setelah ada reformasi, kemudian digunakan lagi sistem LEA tersebut, lalu konteks hubungan dengan dunia internasional itu banyak menggunakan desentraslisasi manajemen di sekolah. Dan penerapannya pun di berbagai negara.

itulah penjelasan yang disampaikan oleh kelompok satu dan bapak amril muhammad.

 

sumber : paparan kelompok satu 

 penjelasan bapak Amril Muhammad 

http://istanailmu.com/2011/04/13/desentralisasi-pendidikan/html

Desentralisasi Pendidikan, MBS dan Local Education Authority(LEA)

Desentralisasi Pendidikan, MBS dan Local Education Authority(LEA)

Pada tanggal 17 Oktober, yaitu tepat pertemuan ke-7 pada mata kuliah Manajemen Pendidikan Nasional ini, kelompok 1 mempresentasikan materi tentang desentralisasi pendidikan, MBS dan Local Education Authority (LEA) yang di sampaikan langsung oleh Barkah Agussalim, Putri Bagus, dan Rahma Handayani dan di bibimbing langsung oleh Bapak Amril Muhammad selaku dosen Manajemen Pendidikan Nasional.

Desentralisasi di bidang pemerintahan adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada satuan organisasi pemerintahan di wilayah untuk meyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok penduduk yang mendiami wilayah tersebut.  

OTONOMI PENDIDIKAN

Otonomi Pendidikan

Pada perkuliahan ke-6 pada 10 Oktober 2011 dosen kami Bapak Amril Muhammad, SE. M.Pd. menjelaskan mengenai Otonomi Pendidikan. 

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 ayat (5) dikemukakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Desentralisasi pendidikan atau otonomi pendidikan merupakan salah satu model pengelolaan pendidikan dengan memberikan suatu pendelegasian kewenangan tertentu di tingkat sekolah untuk membuat keputusan-keputusan yang bekenaan dengan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan serta sumber daya manusia termasuk profesionalitas guru.

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 pada Pasal 7 ayat (1) dikemukakan bahwa kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, fiskal/moneter, dan agama, serta kewenangan lain yang diatur secara khusus. Selain itu, semuanya menjadi kewenangan daerah, termasuk salah satunya bidang pendidikan. Tujuan pemberian kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi clan penghormatan terhadap budaya lokal, serta memerhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Dengan adanya otonomi pendidikan maka terdapat pembagian tanggung jawab dan wewenang pada tingkatan pendidikan, yaitu :

• Pemerintah Pusat : bertanggung jawab yang berhubungan dengan Kebijakan Umum, Standar Pendidikan, RSBI/SBI, dan Perguruan Tinggi.
• Provinsi : Pendidikan Khusus
• Kabupaten/ kota : Bertanggung jawab atas Pendidikan Dasar dan Menengah.
   
   Pengelolaan pendidikan di Indonesia yang mengelaola adalah :
   
  • Kementrian DIKNAS

  Ditjen pendidikan dasar mengelola pendidikan dari mulai SD,SMP, lalu pendidikan khusu yang dasar.

  Ditjen pendidikan menengah mengelola pendidikan dari: SMA, SMK, PK-LK dikmen, tenaga pendidikan dikmen.

  Ditjen Pendidikan Tinggi : akademik, sarana dan prasarana, kemahasiswaan, Penelitan dan Pengabdian Masyarakat.

  
  

  • Kementrian Agama

  Khusus agama islam ada ditjen pendis (pendidikan islam) terdapat direktorat : madrasah, pendidikan diniyah, dan pesantren.

  Ditjen Bisas Kristen 

  Ditjen Bisas Katolik 

  Ditjen Bisas Budha 

  Ditjen Bisas Hindu

  
  

   

  • Kementrian Teknis dan Lembaga Setingkat Kementrian

  Pendidikan untuk kementrian lain di bawa atao di kelola oleh badan diklat pegawai atau pusdiklat pegawai.

  
  

  • POLRI dan TNI

  Polri: Lembaga Pendidikan Polisi (lemdikpol). Contohnya: SPN, AKPOL, STIK, PUSDIK, SEPOLWAN, SESPIM, SECAPA.
  Tentara/TNI: Komando Pendidikan dan Latihan (Kodiklat). Contohnya: AKABRI, PUSDIK, SESKO. 

   

  • Perguruan Tinggi

  
  

  • Akademik
  • Sekolah Tinggi
  • Institut
  • Politeknik
  • Universitas
     

  KELEMBAGAAN PERGURUAN TINGGI

  1. Rektor , Ketua, Direktur
  2. pembantu Rektor : bidang akademik, bidang keuangan dan administrasi, bidang kemahasiswaan, dan bidang kerja sama.
  3. Di level Fakultas ada dekan dan pembantu dekan.
  4. jurusan : ada ketua jurusan yang memimpin. 
  5. Prodi
  6. Program Pascasarjana
  7. lembaga Penelitian 
  8. lembaga Pengabdian Masyarakat
  9. Lembaga Penjamin Mutu dan,
  10. Lembaga lain-lain --> UPT (unit pelayanan teknis)

  
  

  Lalu ada kelembagaan sekolah atau madrasah:

  • Kepala Sekolah 
  • Wakil kepala sekolah
  • Kepala Tata Usaha
  • Guru
  • Laboran
  • BSNP --> Badan Standar Nasional Pendidikan
  • BAN SM --> Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
  • BAN PT --> Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
  • LPMP
  • Pengawas
    Itulah report dari mata kuliah Manajemen Pendidikan Nasional yang di jelaskan pada saat pertemuan ke-6 yang berjudul "Otonomi Pendidikan" 
     
    sumber :
     
    Bapak Amril Muhammad, S.E.,M.Pd
     
    http://arfin-muhammad.blogspot.com/2011/05/desentralisasi-pendidikan-agama-islam.html

    
    

    http://raflengerungan.wordpress.com/korupsi-dan-pendidikan/konsep-%E2%80%9Cotonomi-pendidikan%E2%80%9D-dan-%E2%80%9Cdesentralisasi-pendidikan%E2%80%9D/

    
    
     
    
    

  
  

  
  

   
   

Otonomi Pendidikan

Otonomi Pendidikan

Pada perkuliahan ke-6 pada 10 Oktober 2011 dosen kami Bapak Amril Muhammad, SE. M.Pd. menjelaskan mengenai Otonomi Pendidikan. 

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 ayat (5) dikemukakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Desentralisasi pendidikan atau otonomi pendidikan merupakan salah satu model pengelolaan pendidikan dengan memberikan suatu pendelegasian kewenangan tertentu di tingkat sekolah untuk membuat keputusan-keputusan yang bekenaan dengan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan serta sumber daya manusia termasuk profesionalitas guru.

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 pada Pasal 7 ayat (1) dikemukakan bahwa kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, fiskal/moneter, dan agama, serta kewenangan lain yang diatur secara khusus. Selain itu, semuanya menjadi kewenangan daerah, termasuk salah satunya bidang pendidikan. Tujuan pemberian kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi clan penghormatan terhadap budaya lokal, serta memerhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Dengan adanya otonomi pendidikan maka terdapat pembagian tanggung jawab dan wewenang pada tingkatan pendidikan, yaitu :

• Pemerintah Pusat : bertanggung jawab yang berhubungan dengan Kebijakan Umum, Standar Pendidikan, RSBI/SBI, dan Perguruan Tinggi.
• Provinsi : Pendidikan Khusus
• Kabupaten/ kota : Bertanggung jawab atas Pendidikan Dasar dan Menengah.
   
   pengelolaan pendidikan di Indonesia yang mengelaola adalah :
  • Kementrian DIKNAS
  • Kementrian Agama
  • Kementrian Teknis dan Lembaga Setingkat Kementrian

  • POLRI dan TNI
   
   

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Pada pertemuan ke 5, senin 3 oktober 2011. Bapak amril menjelaskan kepada kami tentang Manajemen Berbasis Sekolah dimana di dalamnya di jelaskan tentang latar belakang, dampak kebijakan manajeman sentralistik,karakteristik MBS, esensi umum MBS ciri-ciri sekolah efektif, tujuan MPMBS, langkah-langkah MPMBS, dan kontrol pelaksanaan.

   Manajemen Berbasis Sekolah adalah model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan bersama/partisipatif dari semua warga sekolah dan masyarakat.  

 

Latar Belakang

• Program peningkatan mutu pendidikan telah dilaksanakan selama enam pelita dengan investasi cukup besar namun,mutu pendidikan masih rendah.

• Sekolah lebih tahu kelemahan,kelebihan dan kebutuhan dirinya.
• Pengamatan terhadap sekolah bermutu dan sekolah turun mutunya.
• Sekolah yang bagus yaitu sekolah yang mempunyai  otonomi,kemandirian,diberi kebebasan,ketika diberi kepercayaan mereka menjaganya.
• Pembinaan pendidikan selama ini lebih bersifat “input oriented”

• Regulasi birokrasi terhadap penyelenggaraan pendidikan terlalu ketat.
• Partisipasi masyarakat belum optimal.
• Hasil studi tentang “effective schools”.  

Dampak dari kebijakan sentralistik yaitu :

• Hanya menunggu petunjuk, dan cenderung pasif
• Inisiatif dan kreativitas kurang berkembang
• Tanggung jawab kurang
• Bersikap birokratif ( mengikuti perkataan pejabat yang diatasnya )
• Bekerja secara berulang-ulang tidak mekanistik dan repetitive
• Semangat kerja kurang
• Aspirasi kurang direspon sekolah ( tidak dihargai ide, pembaharuan budaya spiritual, social dan ekonomi.
  Karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah
  • Kemandirian
  • Pendayagunaan sumber (memanfaatkan apa yang ada di sekeliling)
  • Pemberdayaan masyarakat
  • Transparasi (penanggung jawaban) 
  • Akuntabilitas.
   

Esensi umum MBS yaitu :

• Ada “framework” (kerangka acuan nasional)
• Ada “nasional lines” (garis besar pedoman secara nasional)
• Perbedaan pengelolaan sekolah negeri dan swasta tidak terlalu besar.
•   MBS tidak dengan sendirinya (otomatis) meningkatkan mutu pendidikan kalau hanya ditaksirkan secara harfiah,sebagai devolusi kewenangan dari pusat ke sekolah serta tidak disertai kesadaran akanmutu pendidikan,sehingga diperlukan manajemen mutu pada tingkat sekolah dengan strategi “effective schools”.

Lalu selanjutnya di jelaskan mengenai ciri-ciri sekolah yang efektif. Ciri-ciri sekolah yang efektif yaitu :  

• Lingkungan tertib dan aman
• Memiliki Visi, Misi, dan target yang jelas
• Kepemimpinan yang kuat ( menguasai lingkungan )
• Pengembangan staff
• Tingkat harapan yang tinggi
• Evaluasi untuk perbaikkan proses belajar mengajar
• Adanya partisipasi orangtua dan masyarakat
• Adanya komitmen bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan disuatu sekolah tertentu.

Adapun tujuan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah yaitu: 

• Meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kemandirian, fleksibelitas, partisipasi, keterbukaan, kerjasama, akuntabilitas, sustainbilitas, dan inisiatif sekolah dalam mengelola, memanfaatkan, dan memberdayakan sumberdaya yang tersedia.
• Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama.
• Meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolahnya, dan
• Meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai.

Selain tujuan MPMBS, ada pula langkah-langkah MPMBS untuk mencapai tujuan sekolah: 

• Evaluasi diri
• Perumusan Visi, Misi, dan target mutu yang jelas
• Perencanaan program kegiatan
• Pelaksanaan program kegiatan
• Monitoring dan evaluasi program
• Penetapan target mutu baru.

 Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah perlu dilakukan pengontrolan agar semua rencana yang sudah di rancang berjalan dengan lancar, maka perlu di adakan pengontrolan, yaitu sebagai berikut :

• Transparansi manajemen sekolah
• Akuntabilitas
• Benchmarketing ( evaluasi internal dan eksternal )
  
  
  
  

Itulah teori-teori yang di jelaskan oleh bapak Amril pada saat pertemuan ke 5 (3 oktober 2011). Semoga blog ini berguna.

Sumber : 

1. Bapak Amril

2. http://manajemenberbasissekolah-purwantini.blogspot.com/2007/07/manajemen-berbasis-sekolah.html